BENANG MERAH ITU
oleh: Yonathan Rahardjo
dimuat di: Majalah Bumi, 1999
Yang kita tahu sekarang tentang kerusakan alam, hutan gundul, banjir, tanah longsor, ozon berlubang dengan efek rumah kacanya, satwa punah, air sungai busuk nan bau tak layak untuk mandi, tanah pertanian kering tandus, polusi kendaraan, dan beragam kerusakan yang lain, itu hanya AKIBAT DARI SUATU TINDAKAN.
Tindakannya sendiri berupa : orang menebang hutan, orang memakai AC yang tak ramah lingkungan membikin ruang di dalam rumah dingin, tapi di luarnya panas bukan main, orang menembaki satwa, orang membuang limbah seenak perutnya, orang memakai kendaraan bermotor yang berbahan bakar tak ramah lingkungan, dan sebagainya tingkah polah anak manusia dalam suatu yang disebut TINDAKAN.
Tindakan-tindakan itu ada sebabnya. Mungkin lantaran kebutuhan ekonomi yang melilit, kebutuhan ekonomi yang merangsang agar bisa menumpuk barang dan makhluk lain untuk dikuasai, diserakahi dan direngkuh jadi harta milik, gengsi yang mencengkeram gaya hidup,sifat gelojoh yang mendorong pola hidup konsumtif. Atau bahkan, sosial, budaya dan politik yang mengkondisikan sekelompok besar manusia dalam status 'bangsa' berperilaku disetir oleh kendali kebijakan politik.
Kalau kita runtut dan cari akar permasalahan dari semua tindakan itu, akan ketemu semua adalah akibat dari dari sesuatu nilai atau norma yang bernama Moral, Budaya, yang membuat orang sadar atau punya KESADARAN ataukah tidak. Dalam konteks ini tak bisa lepas dari apa yang dikata PENDIDIKAN. Maka akan ketemu benang merahnya :
Pendidikan ------- Kesadaran------Tindakan, berbagai perilaku merusak alam ------- Akibat dari tindakan, berbagai kerusakan alam
Ternyata, masalah pendidikan kita yang perlu dibenahi. Pendidikan kita selama ini lebih mencetak manusia-manusia yang lebih economic oriented, manusia digodok malah untuk tidak memanusiakan manusia. Namun lebih menjadi mesin-mesin pencetak uang. Apa saja keahlian, ketrampilan di stimulir untuk bisa mengeksploitasi alam sehingga menjadi duit. Anak disekolahkan hingga sarjana, motivasinya cuman bagaimana menjadi 'dokter, insinyur, atau atribut-atribut yang lain' yang bisa dengan cepat menghasilkan uang. Bahkan anak yang cukup lulus SMA dan sebelumnya pun demikian, lulus sekolah maunya langsung dapat kerja, apapun asal bisa dapat duit sehingga rela menjadi segerombolan pekerja pabrik, atau bahkan menjadi satpam. Padahal di rumah dia punya sawah, yang bisa dikelola namun rasanya risih harus berlumur lumpur, tambahan sawahnya sudah telanjur dijual untuk didirikan bangunan-bangunan tembok para juragan kota yang ingin istirahat di desa, sebagai ganti untuk memiliki sesuatu yang bernama uang.
Maka ini semacam muara dari pendidikan yang demikian. Lihat aja lahan-lahan subur disulap menjadi padang-padang tandus dengan membombangkar balik hutan-hutan perawan di Irian Jaya, Kalimantan, agar bisa diraup gambut berton-kilo emas untuk meningkatkan devisa negara. Berjuta hektar hutan dibabat direngkuh cuman oleh segelintir HPH berpatron Cendana, katanya agar bisa meningkatkan 'devisa' negara padahal cuman agar 'diabisa' kaya.
Sebetulnya cari duit itu sah-sah saja. Dan wajib bagi orang hidup. Namun sebetulnya kan bukan tujuan. Tujuan sebenarnya kan bagaimana bisa hidup sejahtera, hidup makmur. Na, hidup makmur ini yang diartikan dalam waktu singkat bisa kaya, sehingga melupakan ada jalur yang seharusnya dipelihara untuk menjaga kehidupan makmur ini terjaga sepanjang masa. Jalur ini justru dirampas untuk bisa makmur di masa kini. Alam yang menyediakan potensi berlimpah untuh kelanggengan kepentingan hidup, 'dieksploitasi', bukan 'dieksplorasi' lagi. Dengan kata lain mustinya kita bisa kaya kalau kekayaan alam ini terpelihara, dengan memanfaatkan sekaligus mengelola dan memeliharanya. Tapi kita tidak, alam kita rusak agar kita kaya. Kita memang kaya tapi cuman sekejap. Maka 'BAGAIMANA MUNGKIN KITA NYAMAN HIDUP DI ATAS BUMI YANG MURAM?'.
Lantas bagaimana kita menyikapi hal ini? Pendidikan kita harus dibenahi dari yang berorientasi ekonomi menjadi berorientasi humanisme (di luar konteks Tuhanisme). Lantas yang berkecimpung di dunia sekolah ya menerapkan pendidikan lingkungan ini pada anak didik, bahkan kolega, maupun atasannya. Yang di pabrik, ya bertanggung jawab untuk merangsang rekan, karyawan, atau atasannya untuk lebih menjaga lingkungan. Yang di jalur norma, kebijakan, ya dengan intensif menjalankan fungsinya sebagai penjaga norma dengan berbagai kajian kebijakan, penyadaran untuk menjaga pagar legitimasi agar implikasi tak melenceng. Artinya siapapun kita punya hak dan kewajiban yang sama dalam mengatasi problem-problem lingkungan. Sekecil atau sebesar apapun, kita tak bisa mengelak bahwa itu tanggung jawab KITA MASING-MASING, DI RUANG LINGKUP, DAN PADA PERAN MASING-MASING.
Lantas kalau problema lingkungan itu memerlukan singgungan yang bersinergi dengan sesama manusia yang lain, itulah saatnya kita berKOORDINASI, mengapa tidak? Koordinasi berdasar kajian bahwa ada problema bersama, lantas kita susun agenda bersama untuk dilakukan bersama, di bidang masing-masing. Contoh nyata adalah Juli 1999 di Surabaya dibentuk Forum Perkotaan Surabaya, yang mengakomodasi peran para stake holders :
-Stake holder utama : masyarakat
-Stake holder pemegang norma : tokoh masyarakat, LSM, Perguruan tinggi
-Stake holder pembuat dan pelaku kebijakan : DPR, Pemerintah
Mereka mencoba merumuskan langkah bersama untuk menyikapi dan mengatasi problem-problem lingkungan di perkotaaan Surabaya, yang kini sedang mendapat angin dengan akan terbitnya UU No 22/1999 tentang otonomi daerah, yang membuka peluang bagi daerah untuk dengan leluasa memanage apapun di daerahnya, yang berimplikasi pula pada pengeloaan lingkungan.
Memang problema lingkungan tak bisa dipisahkan hanya dengan suatu atribut kementrian lingkungan hidup. Semua kementrian/departemen yang lain juga bertanggung jawab terhadap lingkungan, baik itu departemen pariwisata dan kesenian, juga semua departemen kabinet pelangi yang kini masih penuh dengan pelangi problema itu. Pokoknya tidak seperti ala dulu lagi ada separatisme bahwa urusan lingkungan cuman urusan Menteri LH atau pejabat-pejabatnya, yang sudah merasa bekerja kalau sudah mengkoordinir anak buahnya untuk mengumpulkan informasi-informasi lingkungan, membuat pernyataan, cuma membikin seminar. ***
dimuat di: Majalah Bumi, 1999
Yang kita tahu sekarang tentang kerusakan alam, hutan gundul, banjir, tanah longsor, ozon berlubang dengan efek rumah kacanya, satwa punah, air sungai busuk nan bau tak layak untuk mandi, tanah pertanian kering tandus, polusi kendaraan, dan beragam kerusakan yang lain, itu hanya AKIBAT DARI SUATU TINDAKAN.
Tindakannya sendiri berupa : orang menebang hutan, orang memakai AC yang tak ramah lingkungan membikin ruang di dalam rumah dingin, tapi di luarnya panas bukan main, orang menembaki satwa, orang membuang limbah seenak perutnya, orang memakai kendaraan bermotor yang berbahan bakar tak ramah lingkungan, dan sebagainya tingkah polah anak manusia dalam suatu yang disebut TINDAKAN.
Tindakan-tindakan itu ada sebabnya. Mungkin lantaran kebutuhan ekonomi yang melilit, kebutuhan ekonomi yang merangsang agar bisa menumpuk barang dan makhluk lain untuk dikuasai, diserakahi dan direngkuh jadi harta milik, gengsi yang mencengkeram gaya hidup,sifat gelojoh yang mendorong pola hidup konsumtif. Atau bahkan, sosial, budaya dan politik yang mengkondisikan sekelompok besar manusia dalam status 'bangsa' berperilaku disetir oleh kendali kebijakan politik.
Kalau kita runtut dan cari akar permasalahan dari semua tindakan itu, akan ketemu semua adalah akibat dari dari sesuatu nilai atau norma yang bernama Moral, Budaya, yang membuat orang sadar atau punya KESADARAN ataukah tidak. Dalam konteks ini tak bisa lepas dari apa yang dikata PENDIDIKAN. Maka akan ketemu benang merahnya :
Pendidikan ------- Kesadaran------Tindakan, berbagai perilaku merusak alam ------- Akibat dari tindakan, berbagai kerusakan alam
Ternyata, masalah pendidikan kita yang perlu dibenahi. Pendidikan kita selama ini lebih mencetak manusia-manusia yang lebih economic oriented, manusia digodok malah untuk tidak memanusiakan manusia. Namun lebih menjadi mesin-mesin pencetak uang. Apa saja keahlian, ketrampilan di stimulir untuk bisa mengeksploitasi alam sehingga menjadi duit. Anak disekolahkan hingga sarjana, motivasinya cuman bagaimana menjadi 'dokter, insinyur, atau atribut-atribut yang lain' yang bisa dengan cepat menghasilkan uang. Bahkan anak yang cukup lulus SMA dan sebelumnya pun demikian, lulus sekolah maunya langsung dapat kerja, apapun asal bisa dapat duit sehingga rela menjadi segerombolan pekerja pabrik, atau bahkan menjadi satpam. Padahal di rumah dia punya sawah, yang bisa dikelola namun rasanya risih harus berlumur lumpur, tambahan sawahnya sudah telanjur dijual untuk didirikan bangunan-bangunan tembok para juragan kota yang ingin istirahat di desa, sebagai ganti untuk memiliki sesuatu yang bernama uang.
Maka ini semacam muara dari pendidikan yang demikian. Lihat aja lahan-lahan subur disulap menjadi padang-padang tandus dengan membombangkar balik hutan-hutan perawan di Irian Jaya, Kalimantan, agar bisa diraup gambut berton-kilo emas untuk meningkatkan devisa negara. Berjuta hektar hutan dibabat direngkuh cuman oleh segelintir HPH berpatron Cendana, katanya agar bisa meningkatkan 'devisa' negara padahal cuman agar 'diabisa' kaya.
Sebetulnya cari duit itu sah-sah saja. Dan wajib bagi orang hidup. Namun sebetulnya kan bukan tujuan. Tujuan sebenarnya kan bagaimana bisa hidup sejahtera, hidup makmur. Na, hidup makmur ini yang diartikan dalam waktu singkat bisa kaya, sehingga melupakan ada jalur yang seharusnya dipelihara untuk menjaga kehidupan makmur ini terjaga sepanjang masa. Jalur ini justru dirampas untuk bisa makmur di masa kini. Alam yang menyediakan potensi berlimpah untuh kelanggengan kepentingan hidup, 'dieksploitasi', bukan 'dieksplorasi' lagi. Dengan kata lain mustinya kita bisa kaya kalau kekayaan alam ini terpelihara, dengan memanfaatkan sekaligus mengelola dan memeliharanya. Tapi kita tidak, alam kita rusak agar kita kaya. Kita memang kaya tapi cuman sekejap. Maka 'BAGAIMANA MUNGKIN KITA NYAMAN HIDUP DI ATAS BUMI YANG MURAM?'.
Lantas bagaimana kita menyikapi hal ini? Pendidikan kita harus dibenahi dari yang berorientasi ekonomi menjadi berorientasi humanisme (di luar konteks Tuhanisme). Lantas yang berkecimpung di dunia sekolah ya menerapkan pendidikan lingkungan ini pada anak didik, bahkan kolega, maupun atasannya. Yang di pabrik, ya bertanggung jawab untuk merangsang rekan, karyawan, atau atasannya untuk lebih menjaga lingkungan. Yang di jalur norma, kebijakan, ya dengan intensif menjalankan fungsinya sebagai penjaga norma dengan berbagai kajian kebijakan, penyadaran untuk menjaga pagar legitimasi agar implikasi tak melenceng. Artinya siapapun kita punya hak dan kewajiban yang sama dalam mengatasi problem-problem lingkungan. Sekecil atau sebesar apapun, kita tak bisa mengelak bahwa itu tanggung jawab KITA MASING-MASING, DI RUANG LINGKUP, DAN PADA PERAN MASING-MASING.
Lantas kalau problema lingkungan itu memerlukan singgungan yang bersinergi dengan sesama manusia yang lain, itulah saatnya kita berKOORDINASI, mengapa tidak? Koordinasi berdasar kajian bahwa ada problema bersama, lantas kita susun agenda bersama untuk dilakukan bersama, di bidang masing-masing. Contoh nyata adalah Juli 1999 di Surabaya dibentuk Forum Perkotaan Surabaya, yang mengakomodasi peran para stake holders :
-Stake holder utama : masyarakat
-Stake holder pemegang norma : tokoh masyarakat, LSM, Perguruan tinggi
-Stake holder pembuat dan pelaku kebijakan : DPR, Pemerintah
Mereka mencoba merumuskan langkah bersama untuk menyikapi dan mengatasi problem-problem lingkungan di perkotaaan Surabaya, yang kini sedang mendapat angin dengan akan terbitnya UU No 22/1999 tentang otonomi daerah, yang membuka peluang bagi daerah untuk dengan leluasa memanage apapun di daerahnya, yang berimplikasi pula pada pengeloaan lingkungan.
Memang problema lingkungan tak bisa dipisahkan hanya dengan suatu atribut kementrian lingkungan hidup. Semua kementrian/departemen yang lain juga bertanggung jawab terhadap lingkungan, baik itu departemen pariwisata dan kesenian, juga semua departemen kabinet pelangi yang kini masih penuh dengan pelangi problema itu. Pokoknya tidak seperti ala dulu lagi ada separatisme bahwa urusan lingkungan cuman urusan Menteri LH atau pejabat-pejabatnya, yang sudah merasa bekerja kalau sudah mengkoordinir anak buahnya untuk mengumpulkan informasi-informasi lingkungan, membuat pernyataan, cuma membikin seminar. ***
Komentar